ADVERTISEMENT

Cak Imin Usulkan Pemilu 2024 Diundur, Pengamat: Dia Bagian Oligarki

Kamis, 24 Februari 2022 10:57 WIB

Share
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Foto: Dok. Humas DPR).
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Foto: Dok. Humas DPR).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diundur satu hingga dua tahun lagi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai usulan itu patut disesalkan. Pasalnya, pernyataan Cak Imin itu mengesankan bahwa dia adalah bagian dari oligarki.

"Cak Imin tampaknya sudah menjadi bagian para oligarki untuk menggolkan penundaan pemilu. Ia terkesan menggadaikan partainya untuk kepentingan pribadinya," kata Jamil kepada Poskota, Rabu (24/2/2022).

Jamil menilai alasan Cak Imin agar perbaikan ekonomi tidak terganggu sangat tidak masuk akal. Sebab, selama Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden, belum pernah pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, sebagaimana yang sering dijanjikan.

Padahal sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Petumbuhan ekonomi semakin jeblok selama pandemi Covid-19 menghantam Indonesia.

"Karena itu, tidak ada keyakinan pertumbuhan ekonomi akan membaik bila pemilu ditunda. Justru dengan ditundanya pemilu dikhawatirkan stabilitas politik akan terganggu," kata Jamil.

"Kalau itu terjadi, maka pembenahan ekonomi justru akan terganggu. Sebab, masalah trust akan membebani pemerintahan Jokowi," imbuhnya.

Jamil menerangkan jalan terbaik adalah tetap melaksanakan Pemilu pada tahun 2024. Melalui pemilu inilah, kata dia, rakyat akan mempunyai harapan baru memilih presiden yang dapat memperbaiki ekonomi.

Dia mengatakan masih banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan lebih baik untuk memperbaiki carut marut pemerintahan negara. Sudah sepatutnya mereka diberi kesempatan dengan melaksanakan pemilu sesuai waktu yang sudah ditetapkan konstitusi.

"Cak Imin harus taat konstitusi, bukan malah berpihak kepada oligarki. Itupun kalau Cak imin tak ingin mendapat amarah dari anak negeri," kata Jamil.(*)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT