JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan dialog dengan sejumlah pimpinan serikat pekerja/serikat buruh terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022, tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), atau Permenaker JHT, pada Kamis (17/2/2022) di Jakarta.
Dialog tersebut dihadiri oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP), Logam Elektronik Mesin (LEM), & Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang diwakili oleh ketuanya, Arif Minardi.
Dalam pengantarnya, Menaker mengapresiasi FSP LEM SPSI yang mau berdialog tentang Permenaker No. 2 Tahun 2022 (Permenaker JHT).
Pasalnya, Menaker ingin agar semua pekerja memahami tentang kebijakan Permenaker No. 2 Tahun 2022 (Permenaker JHT).
"Saya ingin menerima, saya ingin mendengar, saya ingin semuanya mengerti kebijakan ini," ucap Menteri Ida. (17/2/2022)
Menteri Ida menjelaskan secara gamblang terkait dengan latar belakang keluarnya Permenaker No. 2 Tahun 2022.
Menaker menjelaskan tujuan dan maksud, serta hal-hal yang terkait dengan JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Jika kita lihat dari sisi latar belakang, ketika Permenaker 19/2015 diberlakukan saat itu, kita belum memiliki alternatif skema Jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK."
"Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua." kata Menteri Ida.
Menurutnya, Permenaker No. 2 Tahun 2022 akan mulai berlaku 3 bulan mendatang. Dengan waktu segitu, ia ingin agar program JKP berjalan efektif. Kenapa saat Permenaker Nomor No. 2 Tahun 2022 (Permenaker JHT) sudah diundangkan, namun JKP belum efektif?
Program JKP ini sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp 823 miliar.
Sementara utuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.
"Ini iur dari APBN, dari pemerintah. Jadi kalau mau jujur, Pak, enakan kalau bagi pemerintah itu menerapkan Permenaker lama, Permenaker 19/2015 saja karena gak ada iur, tapi pemerintah biarkan ini duit dari pemerintah, sedangkan iur para pekerja biar digunakan saat memasuki usia pensiun atau hari tua." tukas Menteri Ida.
Ketum DPP FSP LEM SPSI, Arif Minardi merespons apa yang disampaikan Menteri Ida dengan mengatakan bahwa melalui dialog ini diharapkan terjadi kesepahaman bersama tentang Permenaker No. 2 Tahun 2022 (Permenaker JHT).
Menurut Arif Minardi, serikat pekerja sudah lelah demo-demo, maka berharap Federasi serikat pekerja bisa intens berdiskusi kembali membahas Permenaker JHT.
"Kita di federasi serikat pekerja sudah lelah atas demo-demo yang selama ini digelar di mana-mana. Kami berharap agar kita di federasi serikat pekerja bisa intens berdiskusi kembali membahas Permenaker ini." ucap Arif. (17/2/2022) (Cr/01)
