.jpg)
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Polemik soal rencana Pemerintah akan mengalihkan kompor gas elpiji (LPG) ke kompor induksi dengan tenaga listrik, menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Pastilah, karena hal ini sangat menyangkut dengan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, khususnya kalangan ibu-ibu yang merupakan sang juru masak di rumah.
Pengalihan ini tak serta merta dapat diterima begitu saja, mengingat kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini betul-betul seperti tercekik.
Munculnya isu baru, di mana PT PLN (Persero) dengan dukungan pemerintah, akan mengambil alih pasokan tenaga listriknya untuk urusan masak memasak dengan kompor induksi.
Mulai tahun 2022, PT. PLN (Persero) mulai mensosialisasikan kompor induksi sebagai program konversi dari kompor Liquified Petroleum Gas (LPG).
Hal ini tentunya untuk mendukung upaya pemerintah hemat energi dan hemat anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Saat ini, pemakaian LPG memang dianggap seakan-akan lebih murah dari kompor listrik.
Padahal kalau dicermati, harga LPG di pasaran adalah harga dengan subsidi dari APBN.
Harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dibanderol Rp 7.000 per kg.
Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi per kg LPG.
“Jadi seakan-akan LPG ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500,” ujar Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PLN, dalam keterangan resminya.
.jpg)
.jpg)
.webp)
