JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aksi pengusiran terhadap bos BUMN, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, oleh Pimpinan Rapat RDP DPR RI Komisi VII Bambang Haryadi, Senin (14/2/2022), menuai kecaman. Sekretaris Jenderal Barikade 98, Arif Rahman menilai, pengusiran tersebut sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR RI yang terhormat.
"Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut 'Maling Teriak Maling', apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?" ujar Arif, dalam keterangan yang diterima Poskota.co.id, Selasa (15/2/2022) malam.
Masyarakat, katanya, tentu mengerutkan dahi menyaksikan peristiwa RDP DPR RI.
"Publik akan menilai bahwa ternyata sikap anggota DPR RI arogan, tidak memiliki etika, dan bahkan dengan mudah mengatai perusahaan BUMN yang notabene seharusnya kita dukung kinerjanya, bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu," tambah Arif.
Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian, dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
"Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak," lanjut Arif.
Arif melanjutkan, pengusiran sepihak yang dilakukan oleh DPR RI yang berulang kali dilakukan ke berbagai pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya.
"Mereka yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir, ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka," ujar Arif.
Lihat juga video “Puluhan Tahun Berdiri, Pabrik Tahu di Palmerah Jakbar Tutup Karena Pandemi”. (youtube/poskota tv)
Masyarakat, tambah Arif, berharap ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR RI yang kerap menimbulkan permasalahan serupa seperti ini.
Evaluasi terhadap sikap anggota DPR RI perlu dilakukan agar ke depan DPR RI dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan mendukung kemajuan perusahaan milik negara. "Bukan yang menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Bambang Haryadi," pungkasnya. (ril/ys)
.png)
.jpg)
.png)
