JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lembaga riset dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) kembali merilis hasil surveinya untuk memotret seperti apa konstelasi sosial politik di kalangan masyarakat dewasa ini, salah satunya adalah tentang potensi tokoh-tokoh nasional dalam bursa Pilpres 2024 mendatang.
Direktur SPIN, Igor Dirgantara mengatakan bahwa pertama ia mengukur seperti apa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat saat ini. Dari hasil risetnya itu, mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.
"Hasil survei menunjukkan ada sebesar 60,8 persen publik menilai seperti itu. Sementara sebagian kecil atau 13,7 persen menilai tidak memuaskan dan ada 20,1 persen yang menyatakan biasa saja," kata Igor dalam rilis surveinya, Senin (14/2/2022).
Setelah mengukur tingkat kepuasan, Igor pun bertanya kepada para responden yang dilibatkan, yakni tentang bagaimana penilaian mereka terhadap arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Apakah menurut mereka, arah pembangunan yang ada perlu diubah atau dilanjutkan saja karena sudah dianggap baik.
"Publik kemudian menilai arah pembangunan nasional yang telah sedang dijalankan pemerintahan Jokowi-Maruf 2021 yang lalu perlu terus untuk dilanjutkan oleh pemerintahan periode hasil Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.
Hal ini disampaikan Igor, karena berdasarkan data yang didapatkannya, mayoritas responden menginginkan agar arah pembangunan yang saat ini sudah berjalan bisa tetap dilanjutkan.
"Indikasinya didapat dari temuan survei di mana ada sekitar 51,5 persen yang menyebutkan agar arah pembangunan nasional perlu dilanjutkan. Ada juga sebesar 17,4 persen yang meminta tetap dilanjutkan tetapi secara bersyarat di mana perlu ada perubahan-perubahan. Sementara ada 30,3 persen yang menyatakan agar arah pembangunan perlu diganti," paparnya.
Lebih jauh, Igor juga ingin melihat sedikit lebih dalam tentang aspek arah pembangunan yang ingin dilanjutkan itu. Mayoritas menjawab bahwa Bansos, Ketahanan Pangan serta Modernisasi Alutsista menjadi lebih dominan.
"Sebagian besar berpendapat bidang sosial (Bansos) 55,5 persen; ketahanan pangan 52,6 persen; modernisasi alutsista 50,9 persen," jelasnya.
Kemudian untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau agraria 45,1 persen; kebebasan beragama 42,3 persen; infrastruktur 40,5 persen perlu dilanjutkan dan oleh karenanya menjadi prioritas utama.
Sementara yang menjawab terus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan ditempati oleh bidang ketenagakerjaan 42,6 persen (penduduk yang tidak bekerja imbas covid-19, omnibus law dsb), penyempurnaan penanganan Covid-19 40,1 persen dan pemindahan IKN 28,1 persen dan bidang politik dan hukum (demokrasi dan HAM) sebesar 29,9 persen.
