Namun bila sang calon ini tidak dicalonkan oleh partainya maka daya pikatnya pada pemilih bisa merosot. Ada pula yang yang diperkirakan dicalonkan oleh partainya (pimpinan) tapi elektabilitasnya masih sangat rendah.
Pertemuan diskusi JK dengan HL 717 yang diawaki oleh wartawan senior Kompas Group Joseph Osdar dan Rikard Bagun beserta Azisoko Harmoko pemilik media Poskota Group dan pengusaha muda Sucipto juga sempat membahas issue batubara, PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
JK banyak mengutarakan bagaimana ribetnya pemindahan ibu kota negara (pemindahan IKN) ini. Jusuf Kalla mengutarakan kalau IKN tidak dipindahkan tahun 2024, sudah menjadi Undang-Undang, kalau dipindahkan banyak masalah yang akan dihadapi bangsa ini.
JK memberi contoh pengalaman negara-negara lain yang pernah memindahkan ibu kotanya adalah negara berbentuk serikat bukan negara kesatuan, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Myanmar dan seterusnya. Kata JK, Indonesia negara kesatuan bukan federal, tentu akan lebih rumit.
Belum bagaimana memindahkan sekitar 500.000 orang dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang dibatasi lautan. Demikian pula perlu membangun tempat tinggal yang tidak sekedar rumah sederhana atau sangat sederhana.
Jadi, kata JK, masalahnya bukan seperti memindahkan orang dari Jakarta ke Bandung, Semarang atau Surabaya.
Pemindahan ibu kota negara ini menjadi salah satu masalah yang akan menjadi warna pemilihan umum 2024. Politik uang juga warna dominan tersendiri jelang dan dalam pemilihan umum 2024. Biaya politik yang tinggi di negeri ini merupakan sumber dari maraknya korupsi.
Sebelumnya kelompok HL 717 juga melakukan diskusi kebangsaan secara terpisah dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua PBNU Nusron Wahid dan lainnya. (win)
