ADVERTISEMENT

Pak Jokowi, Yakin Mau Pilih Ahok Jadi Kepala Otorita IKN?

Rabu, 26 Januari 2022 16:58 WIB

Share
Presiden Jokowi dan Ahok. (Foto: IG @basukibtp).
Presiden Jokowi dan Ahok. (Foto: IG @basukibtp).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Priboemi Heikal Safar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Alasannya, Komisaris Utama Pertamina itu merupakan seorang mantan narapidana.

Ahok merupakan satu dari empat kandidat yang masuk dalam bursa calon kepala IKN. Di samping Ahok, ada nama lain yang cukup berpengalaman dalam pemerintahan. Merek adalah ks Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan eks Dirut Wika Tumiyana.

Heikal mengatakan Jokowi harus mempertibangkan kapasitans Ahok dalam megaproyek ibu kota di Kalimantan Timur itu. Pasalnya, ketiga nama selain Ahok lebih mumpuni dalam hal pembangunan.

"Di antaranya adalah eks Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan eks Dirut Wika Tumiyana," kata Heikal, Rabu (26/2/2022).

 

Lihat juga video “Residivis Sembunyikan Sabu di Plafon Rumah Diringkus Polisi”. (youtube/poskota tv)

 

Heikal mengatakan tidak heran jika Jokowi memasukkan Ahok dalam daftar bursa mengingat kedekatan kedua orang itu sewaktu memimpin ibu kota Jakarta sembilan tahun silam.
"Di negeri kita tercinta ini masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang bernama Nusantara," kata dia.

Heikal mengungkapkan alasan mengapa pihaknya tidak setuju dengan Ahok sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur itu merupakan sosok yang kontroversial. 

Hal itu dilihat dari rekam jejak Ahok yang pernah mendekam dalam jeruji besi lantaran berkonflik dengan kelompok FPI perihal agama pada 2016 lalu.

"Saya meyakini Pak Jokowi dapat memilih pemimpin IKN yang merakyat, bersahaja, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,"tandas Heikal.(*)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT