Membidik Kepala Otorita IKN

SETELAH silang pendapat soal “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, kini perhatian publik tertuju kepada siapa yang bakal ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.

Sejumlah nama santer disebut- sebut berpeluang menduduki kursi jabatan baru bergengsi, memiliki peran besar, juga jabatan tersebut setingkat dengan menteri.

Siapa yang akan ditunjuk menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Waktunya masih cukup lama, sesuai ketentuan, dalam waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan, Presiden akan menunjuk Kepala Otorita IKN.

Meski begitu, ada dugaan penunjukan akan lebih cepat dilakukan, setidaknya mengumumkan pejabat yang ditunjuk. Mengingat, sebelumnya pemerintah terus mendorong proses pembangunan IKN, setelah terhenti akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya pernah disebut beberapa nama. yakni mantan Menteri Ristek, Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dan mantan Dirut Wijaya Karya, Tumiyan.

Keempat nama tersebut beredar Maret 2020, setelah sempat disebut Presiden Jokowi.

Kini, nama-nama baru kembali beredar setelah Presiden menyebut sejumlah kriteria sebagai calon Kepala Otorita IKN, paling tidak pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

Spekulasi nama baru pun mencuat, sementara empat nama yang telah disebutkan sebelumnya, bisa disebut “gugur” karena tidak memenuhi dua kriteria (pernah memimpin daerah dan arsitek). Tetapi Ahok dan Azwar Anas, setidaknya memenuhi satu kriteria, pernah menjadi kepala daerah. Sementara Bambang Brodjonegoro yang selama ini inten sejak awal menyiapkan pembentukan IKN, tidak memiliki kedua kriteria dimaksud. Itu jika kedua kriteria tadi tetap menjadi rujukan.

Nama yang kemudian beredar adalah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Mensos Tri Rismaharini, Walikota Makassar, Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Mereka mempunyai pengalaman memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

Namanya spekulasi, bisa tepat, bisa juga meleset. Tetapi lagi-lagi semuanya kembali kepada kewenangan Presiden untuk menunjuk siapa yang layak mengomandani Otorita IKN.