Kereta Api Kalimantan Mangkrak, IKN Pun Berpotensi Mangkrak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Proyek kereta api Trans Kalimantan terpaksa harus tertunda lantaran pemerintah Rusia memutuskan untuk mundur dari rencana pembangunan rel kereta api trans-Kalimantan. Mangkraknya proyek kereta api ini ditengarai akan diikuti mangkraknya ibu kota negara (IKN) yang baru saja dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mundur dari rencana proyek ini karena bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Russian Railways telah menginvestasikan 18 juta rubel atau sekitar Rp 3,3 miliar untuk pengembangan awal proyek ini. Adapun Pemprov Kalimantan Timur telah mengalokasikan APBD untuk cost of living dan biaya tempat tinggal 150 mahasiswa Kalimantan Timur untuk studi teknik perkeretaapian di Rusia. Setelah lulus, mereka diharapkan memegang operasional kereta api trans Kalimantan ini.

Oleh pemerintah, proyek kereta api Trans Kalimantan telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun 2018 dengan alasan PT Kereta Api Borneo (KAB) sebagai pemrakarsa tidak mampu menunjukan rencana aksi dan upaya tindak lanjut kemajuan proyek yang jelas. PT. KAB sendiri merupakan anak perusahaan  perusahaan kereta api Rusia, Russian Railways (RZD).

Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Indonesia Di Tengah Masyarakat

Proyek dengan nilai investasi Rp 53,3 triliun itu merupakan proyek kereta api batu bara single track sepanjang 203 kilometer mulai dari Kubar, Paser, PPU hingga Balikpapan. Beberapa infrastruktur penunjang yang merupakan satu kesatuan dengan proyek kereta api ini diantaranya adalah stasiun, jetty batu bara, pelabuhan, dan PLTU dengan kapasitas 15 megawatt (MW). 

Dengan adanya moda transportasi kereta api dapat mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehinggga pada akhirnya dapat  meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan. Namun demikian proyek ini kemudian mandek karena karena belum disepakatinya perubahan status yang akan memungkinkan PT KAB mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. 

Hal ini dibutuhkan agar proyek menjadi lebih layak secara investasi. Sedangkan jika diubah statusnya untuk angkutan penumpang, maka pemerintah menawarkan untuk bekerjasama dengan PT KAI karena perusahaan asing tidak boleh memiliki 100 persen kepemilikan kereta penumpang. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan tertundanya proyek kereta api Trans Kalimantan berpotensi membuat proyek IKN mangkrak. Alasannya, keduanya dirancang tidak berdasarkan perencanaan yang cermat.