JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - China dan Rusia telah memblokir upaya Amerika Serikat (AS) di PBB untuk menjatuhkan sanksi pada lima warga Korea Utara sebagai tanggapan atas peluncuran rudal baru-baru ini di negara tersebut.
Dilansir dari Al-Jazeera, Jumat (21/1/2022), langkah Beijing dan Moscow dilakukan sebelum pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di Korea Utara pada Kamis. Pertemuan ini dilakukan setelah Pyongyang menembakkan peluru kendali taktis minggu ini.
China mengatakan kepada rekan-rekan dewan bahwa perlu lebih banyak waktu untuk mempelajari sanksi, sementara Rusia mengatakan lebih banyak bukti diperlukan untuk mendukung permintaan AS
Di bawah aturan PBB saat ini, periode pemblokiran dapat berlangsung selama enam bulan. Setelah itu, anggota dewan lainnya dapat memperpanjang blok selama tiga bulan lagi, sebelum proposal tersebut dihapus secara permanen dari meja perundingan.
Tes hari Senin adalah yang keempat Korea Utara sepanjang tahun ini, dengan dua peluncuran sebelumnya yang melibatkan "rudal hipersonik" yang mampu kecepatan tinggi dan bermanuver setelah lepas landas. Sementara tes lain Jumat lalu menggunakan sepasang rudal jarak pendek yang ditembakkan dari gerbong kereta.
Dalam sebuah pernyataan bersama, tujuh anggota Dewan Keamanan PBB – AS, Albania, Brasil, Prancis, Irlandia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Jepang mengatakan pada Kamis (20/1/2022), bahwa peluncuran itu menunjukkan tekad rezim untuk mengejar senjata pemusnah massal dan senjata balistik. program rudal dengan segala cara, termasuk dengan mengorbankan rakyatnya sendiri.
"Sangat penting bagi negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sanksi di yurisdiksi mereka, atau berisiko memberikan cek kosong kepada rezim DPRK untuk memajukan program senjatanya,” kata sebuah pernyataan itu menggunakan akronim untuk Korea Utara.
AS pekan lalu memberlakukan sanksi sepihak atas peluncuran rudal tersebut. Itu membuat daftar hitam lima warga Korea Utara, satu Rusia dan satu perusahaan Rusia, menuduh mereka membeli barang untuk program dari Rusia dan China.
Kemudian mengusulkan lima dari orang-orang itu juga dikenakan larangan perjalanan PBB dan pembekuan aset. Permintaan itu harus disetujui secara konsensus oleh komite sanksi Korea Utara yang beranggotakan 15 orang.
Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa salah satu warga Korea Utara yang terkena sanksi, Choe Myong Hyon, berbasis di Rusia dan telah memberikan dukungan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua Korea Utara (SANS), yang sudah dikenakan sanksi.
Selain itu, ada pula empat perwakilan organisasi bawahan SANS Korea Utara yang berbasis di China. Mereka juga ditargetkan untuk dikenakan sanksi, yakni Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak, dan Pyon Kwang Chol.(*)
