JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tembus Rp4,5 triliun utang negara ke Bulog, Komisi IV DPR mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus melunasinya.
Hal tersebut di tegaskan oleh Komisi IV DPR dan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melunasi piutang tersebut, kerena pembayaran utang itu akan membantu mendorong operasional Bulog.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap RDP bisa merekomendasikan dan menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melunasi kewajiban pemerintah terhadap BUMN di sektor pangan tersebut.
"Tolong pada kesimpulan rapat (RDP, red) dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar," ujar Sudin dalam rapat dengar pensmdapat (RDP) bersama Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, Senin (17/1/2022).
Dalam kesempatan terpisah, Budi Waseso menyebut, utang pemerintah senilai Rp4,5 triliun yang belum dibayarkan pemerintah berasal dari penugasan negara perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton.
Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun-tahun sebelumnya.
Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp173 miliar.
"Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun belum terbayar. Saya sampaikan disposal 20.000 ton lalu sampai saat ini belum ada pembayarannya. Negara punya utang ke kami Rp173 miliar dari situ (disposal)," ujar Buwas.
Buwas juga mencatat hingga akhir tahun ini Bulog telah menyerap beras petani sebanyak 1,2 juta ton.
Lihat juga video “Presenter TV ‘Ledek’ Timnas Indonesia Usai Kalahkan Singapura dan Lolos ke Final AFF 2020”. (youtube/poskota tv)
Sumber pendanaan jumlah serapan beras petani dalam negeri itu pun berasal dari pinjaman perbankan.
"Utang kita ini Rp13 triliun, itu di mana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Dimana sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan (belum dibayarkan)," ujar Buwas. (rizal)
