JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Nama Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Abdul Ghafur Mas'ud kini ramai diperbincangkan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di wilayah Jakarta dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (12/1/2022) malam.
Dalam giat senyap tersebut, 11 orang berhasil diamankan oleh lembaga antirasuah tersebut.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam keterangan singkat, Kamis (13/1/2022).
Hingga kini, KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalan OTT tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk mengumumkan status hukum mereka.
Sebelum terjaring giat tangkap tangan KPK, Abdul Gafur Mas'ud atau yang akrab disapa AGM itu, beberapa kali menjadi sorotan publik karena tingkahnya yang mengundang kontroversi, antara lain:
Lepas Tangan Soal Penanganan Pandemi di Wilayahnya
Akhir Juni 2021, AGM mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan tak ingin lagi mengurusi pandemi Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan mengaku akan menarik diri dari Tim Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah itu.
"Mulai hari ini, bulan enam, tahun ini, saya tidak imgin mengurus lagi kasus (virus) corona, mulai dari pengadaan, penanganan dan lain-lain," kata dia kepada para legislator usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (29/6/2021) silam.
Kala itu, AGM yang juga merupakan Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Penajam Paser Utara merasa tersudut dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang dinilainya bisa menjadi sumber masalah.
Lanjut dia, payung hukum penanganan Covid-19 tidak tegas, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).
"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku Bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," ujarnya.
