JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tunjangan DPRD DKI naik Rp26,4 miliar pengamat menilai anggota Dewan tak memiliki sense of crisis dan hanya memikirkan perutnya saja.
Hal ini diungkapkan pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah yang menegaskan, para anggota DPRD DKI Jakarta tidak memiliki 'sense of crisis' atau rasa kepekaan di saat pandemi Covid-19 yang masih menghantui Ibukota.
Menurut Trubus, para anggota dewan yang bermarkas di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini harusnya tidak memikirkan kenaikan tunjangan di tengah memburuknya ekonomi masyarakat dampak dari pandemi Covid-19.
Adapun tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar sebesar Rp150 miliar dalam APBD.
Angka tunjangan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26,4 miliar bila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp77 miliar.
Dengan tunjangan DPRD DKI naik Rp26,4 miliar pengamat menilai anggota Dewan tak memiliki sense of crisis dan hanya memikirkan perutnya saja.
"Ya sebenarnya harusnya ada rasa sense of crisis dari DPRD jangan meminta kenaikan disaat Covid seperti sekarang karena ini kan Covid masih terus menghantui sementara kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk kan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (9/1/2022).
Trubus berkata, idealnnya tidak ada kenaikan penghasilan dari penyelenggara negara disaat kondisi sedang krisis seperti sekarang ini.
Namun menurutnya, mereka para anggota legislatif di DKI yang setiap hari tidak ada kerjaan, di otaknya hanya memikirkan perutnya saja.
"Mereka-mereka ini karena nggak ada kerjaan kan kadang-kadang otak-atik itu mulu kan. Karena kan diantara mereka kan mumpung lagi menjabat takutnya nggak kepilih lagi ke depan mumpung lagi njabat jadi yang diurus cuma itu mulu," ujarnya.
Trubus menilai, harus tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta dihapus saja.
Lihat juga video “Presenter TV ‘Ledek’ Timnas Indonesia Usai Kalahkan Singapura dan Lolos ke Final AFF 2020”. (youtube/poskota tv)
.png)
.jpg)
