Operasional Biskita Disetop Sebulan, Pemkot Bogor Siapkan Ini

BOGOR, POSKOTA,CO.ID -  Wali Kota Bogor Bima Arya menyayangkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) per 1 Januari 2021 sampai paling lama satu bulan ke depan.

Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. 

Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. 

Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.

“Kami terus terang kaget karena ini terjadi sangat mendadak dan merugikan konsumen, termasuk Pemkot. Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat dan tidak diantisipasi, kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Hubdar untuk memperbaiki proses perencanaan ini, kami sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak,” ungkap Bima Arya, kemarin. 

Meski demikian, Bima Arya mengaku optimistis layanan Biskita Trans Pakuan ini akan kembali beroperasi seperti semula dalam waktu yang tidak akan lama. 

“Tapi kami tentu ke depan tetap optimis bahwa Biskita Trans Pakuan ini akan kembali mengaspal setelah proses evaluasi dan kemudian proses e-Catalog ini tuntas dalam waktu satu bulan dari sekarang,” jelasnya.

Mengisi kekosongan layanan ini, lanjut Bima, Pemkot Bogor akan berkomunikasi dengan BPTJ untuk mensosialisasikan kepada pelanggan, termasuk membahas solusi dan kemungkinan lainnya supaya bisa beroperasi dengan waktu yang tidak lama. 

“Misalnya apabila dimungkinkan dialokasikan dana talangan, apabila aturannya memungkinkan, kalau ada lampu hijau dari BPTJ maka Biskita Trans Pakuan ini kembali akan mengaspal dalam waktu dekat,” terang Bima.

“Konsorsium ini operator PDJT dan Lorena punya alokasi untuk dana talangan. Kalau BPTJ mengizinkan maka akan digunakan dana talangan untuk pramudi dan logistiknya. Saya berharapnya itu supaya layanan tidak terganggu. Karena di lapangan sudah beroperasi dengan sangat baik. Jadi besok, kami akan menyurati BPTJ. Kisaran dana talangan yang sudah disiapkan kira-kita Rp 2 miliar per bulan,” tambahnya.