JAKARTA POSKOTA.CO ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan tidak boleh lagi ada ormas yang suka bikin gaduh.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (20/12/2021) malam.
Pada kesempatan itu, Mahfud MD menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ormas yang kerap membuat gaduh.
“Saya sebut Presiden saja. Presiden telah menyoroti adanya Ormas yang kerap membuat gaduh,” kata Mahfud.
Mahfud menyebutkan, akhir-akhir ini semua melihat ada ormas yang sering melakukan tindakan melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, ia mengingatkan FKPPI harus bertekad mengikuti teladan para purnawirawan TNI/Polri.
“Mumpung FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini, saya berharap dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa,” ujarnya.
Mahfud mengingatkan, semua ormas semestinya tahu kewajibannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), di antaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Itu ada konstitusinya, memelihara nilai agama, budaya, norma kesusilaan, moral etika dan norma sosial,” jelas dia.
Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada FKPPI supaya meningkatkan soliditas dan komitmen, baik antaranggota maupun keseluruhan organisasi serta memperkuat hubungan dengan keluarga besar TNI-Polri.
Kemudian, FKPPI diharakan mengutamakan semangat gotong-royong dalam upaya mengatasi permasalahan bangsa dan upaya pembelaan negara, sebagai cerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup, setara adil aman damai dan sejahtera.
“Untuk itu, Kemenko Polhukam siap memberikan dukungan kepada Keluarga Besar FKPPI dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia,” ucapnya.
Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo mengatakan FKPPI bertekad terus menguatkan bela negara. Selain amanah konstitusi, kata dia, juga didasari oleh kesadaran rasa keterpanggilan dan kepedulian terhadap kondisi ketahanan serta masa depan bangsa.
“Karena, Indonesia menghadapi berbagai ancaman dengan spektrum dan dimensi begitu luas. Harus diyakini, suatu bangsa bisa survive menghadapi berbagai ancaman jika semangat bela negaranya tinggi. Nah, kita tidak boleh abaikan perkembangan dan tantangan kekinian yang terjadi di sekeliling kita agar mengenali ancaman secara dini,” kata Pontjo.
Pontjo menyadari FKPPI bukan otoritas yang berwenang merumuskan persepsi ancaman bagi bangsa dan negara. Namun, bukan berarti FKPPI lantas boleh bersikap tidak peduli dengan dinamika perkembangan lingkungan.
“Terutama dinamika ancaman yang berkembang. Kita tidak boleh abai, apalagi kehilangan kewaspadaan. Ancaman sebuah bangsa dan negara tidak lagi hanya berdimensi militer, namun merambah ke berbagai bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan spektrum yang begitu luas,” tandasnya. (ril)
