JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengkritik dan mempertayankan berulangnya kebijakan inkonsisten yang dibuat pemerintah terkait penanganan pandemi.
Sebab, baru saja batal menerapkan PPKM Level 3 nasional dan menjadi bentuk lain saat libur Nataru, kini kebijakan karantina mandiri terkait kedatangan luar negeri juga berubah.
Mulai dari karantina 3 hari, 7 hari, 10 hari dan 14 hari bagi kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri.
Mufida menyebut inkonsistensi kebijakan ini membingungkan publik, sekaligus memberatkan secara biaya bagi publik termasuk bagi APBN.
Publik mulai merasakan beratnya biaya yang mencapai puluhan juta untuk karantina 10 hari usai kedatangan dari luar negeri.
Termasuk karantina 14 hari jika dari 11 negara yang telah ditetapkan.
Selain itu, papar politisi PKS ini, jika karantina difasilitas pemerintah juga akan menambah beban APBN karena harus menanggung biaya karantina lebih lama.
"Tarif paling murah dari PHRI 8 jutaan hingga bisa 25 jutaan untuk karantina mandiri ini. Tentu jumlah ini cukup memberatkan bagi masyarakat," ujarnya.
"Apalagi sekarang umrah sudah dibuka setelah sekian masyarakat rindu dan menunggu. Tentu biaya untuk umrah akan membengkak dua hingga tiga kali lipat karena harus karantina ini," tambah Mufida dalam keterangannya, Selasa (14/12/2021).
Mufida mempertanyakan apakah karantina 10 dan 14 hari ini efektif dalam upaya penanganan Covid-19.
Ia sering mempertanyakan apakah setiap kebijakan soal penanganan pandemi sudah berbasis sains, dengan masukan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemolog, virolog dan ahli terkait lainnya.
"Berubahnya, kan, cepat dari 3 hari, 7 hari, 10 hari dan 14 hari. Apa masukan dari para ahli tentang lama karantina ini? Pertimbangan sains dan ahli kesehatan harus didahulukan," papar Mufida.
.png)
.jpg)
