SERANG, POSKOTA.CO.ID - Sebagian besar masyarakat Banten mengaku puas dengan hasil kinerja Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten dibawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Kepuasan itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode 29 November 2021- 2 Desember 2021 dengan menggunakan pendekatan teknik Multistage Random Sampling (MRS), yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan secara acak dan proporsional dengan tingkat akurasi data 95 persen.
Lembaga riset yang sudah lama berkecimpung sejak tahun 2013 dalam persoalan kemasyarakatan, sosial, ekonomi dan politik ini menghasilkan sebuah analisa ilmiah bahwasannya secara umum tergambar kepuasan publik pada kinerja Pemprov Banten mendominasi dengan persentase mencapai 63 persen, jauh lebih tinggi dibanding kepuasan publik pada pemerintah pusat yang hanya 51 persen.
"Kepuasan itu meliputi tiga item kategori, pertama kepuasan terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang mencapai 62 persen, lalu kepuasan stabilitas harga yang mencapai 53 persen dan kepuasan terhadap situasi politik/hukum yang mencapai 51 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra dalam siaran resminya, Sabtu (11/12/2021).
Kepuasan masyarakat Banten juga terlihat dari penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kepemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur WH yang mendapat skor 69 persen atau masuk dalam grade sangat baik.
"Hal itu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kepuasan pada pelayanan kesehatan sebesar 61 persen, keterbukaan informasi publik terkait penanganan Pandemi 74 persen, ketegasan dalam implementasi kebijakan PBB atau PPKM sebesar 53 persen," tulis Dedi.
Hasil di atas satu garis lurus dengan tingkat pemahaman masyarakat Banten yang cukup tinggi dalam memahami berbagai kebijakan Pemprov Banten baik itu PSBB maupun PPKM dalam upaya proses penanganan Pandemi Covid-19.
"79 persen masyarakat Banten memahami kebijakan PPKM darurat, 52 persen mematuhi PPKM darurat dan 47 persen mempercayai fungsi PPKM darurat," jelasnya.
Namun di balik semua itu, masyarakat Banten mayoritas tidak setuju jika PPKM darurat diperpanjang. Masyarakat lebih mendukung jika Protokol Kesehatan (Prokes) yang harus selalu diterapkan, disamping keberlanjutan program vaksinasi yang harus tetap dilakukan.
"74 persen responden tidak setuju PPKM darurat kembali dilanjutkan, dan lebih kepada penerapan Prokes dan vaksinasi yang dimassif-kan oleh pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu respon masyarakat terhadap hasil kinerja kepemimpinan Gubernur WH juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil kinerja Pemprov Banten secara global. Berdasarkan hasil survei IPO itu, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur WH selama memimpin mencapai 57 persen.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
