Oleh: Ilham Tanjung, Wartawan PosKota
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Polri untuk menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat. Jokowi mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan dengan mendatangi Organisasi Masyarakat (ormas) yang kerap berbuat keributan.
Ucapan Jokowi tersebut merupakan peringatan bagi institusi Polri untuk segera berbenah. Penekanan Jokowi agar Polri menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan terbuka atas kritikan kepada pemerintah dengan pendekatan persuasif dan dialogis harus benar-benar berjalan.
Konsep yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan (Presisi), jelas mengakomodir instruksi Presiden tersebut, namun dalam pelaksanaannya jajaran Polri cenderung kendor ketika berhadapan dengan ormas, namun garang terhadap masyarakat kecil.
Dalam konsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif untuk bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat.
Salah satu komitmen Kapolri adalah mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving dimana menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir. Artinya, Polri memberikan mediasi seluas-luasnya bagi kedua pihak yang sedang bermasalah.
Pendekatan Polri selama ini kepada semua potensi di masyarakat termasuk ormas tak lain untuk ikut menjaga kamtibmas. Memang tidak mudah namun ini harus dilakukan Polri. Jika terjadi gesekan ormas, polisi jelas akan bisa segera meredam, salah satunya lewat tokohnya agar permasalahan tidak menjadi meluas. Karena suara tokohnya kerap didengar bawahannya.
Apakah semua ormas bersih dari perbuatan onar ? Jawabannya belum tentu. Polri sebenarnya tahu betul mana ormas yang bisa diajak bermitra dalam menjaga kamtibmas. Tidak ada salahnya ormas bermasalah ditemui Polri untuk sekedar meredam permasalahan di tingkat bawah agar tidak meresahkan masyarakat.
Di sisi lain Polri wajib menegakkan hukum secara transparan terhadap ormas yang melakukan pelanggaran agar wibawanya tak tergerus. Sedangkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat Polri juga harus melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum.
Karena itu, Jokowi mengingatkan para Kapolres dan Kapolda untuk bertanggung jawab jika sampai di cap oleh masyarakat sebagai diskriminasi terhadap yang lemah. Seperti kata orang bijak “Hanya satu hal yang menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan”. ***