JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kabar baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini akan bergerak cepat untuk penanganan 37 jembatan yang sudah uzur lebih 40 tahun di Pulau Jawa.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan inovasi pembiayaan alternatif salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema KPBU ini salah satunya diterapkan pada proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek ini akan mengganti sebanyak 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa yang rata-rata sudah berusia 40 tahun.
"Jembatan-jembatan tersebut sudah saatnya diganti. Dengan penggantian ini diharapkan kualitasnya lebih baik dari sebelumnya," kata Menteri Basuki dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek KPBU Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (6/12/2021).
"Pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas baik dari segi pembiayaan maupun fisik ini merupakan harapan dari Presiden Joko Widodo,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan penggantian jembatan ini Menteri Basuki berpesan untuk mengecek kondisi sungai terlebih dahulu.
Kondisi sungai-sungai tersebut kemungkinan besar sudah berubah mengingat usia jembatan sudah 40 tahun.
"Tolong dicek desainnya, mungkin ada modifikasi-modifikasi pada abutment dan fondasi karena perubahan kondisi. Contohnya Jembatan Plengkung di Lumajang yang hanyut karena lahar dingin, dengan banyaknya banjir bandang harus kita cek betul lingkungan di sekitar jembatan yang akan diganti," ujar Menteri Basuki.
Proyek KPBU penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa meliputi penggantian dan/atau duplikasi terhadap 37 Jembatan CH eksisting dengan jembatan Steel Box Girder, Steel I Girder beserta bangunan pelengkap (termasuk Structural Health Monitoring System/SHMS) serta O&M selama masa layanan.
Proyek ini dilaksanakan oleh PT Baja Titian Utama sebagai Badan Usaha Pelaksana dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai penjamin.
