Wapres Ma'ruf Dorong Kadin Dukung Kemudahan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat ke-73 dari sebelumnya peringkat ke-134 pada tahun 2015 (Ease of Doing Business, 2021).

"Sedikit demi sedikit hal ini sudah diperbaiki dan akan terus dibenahi," ucap Wapres pada acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021, di Ballroom Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu malam (04/12/21).

"Bapak Presiden dalam banyak kesempatan mengingatkan agar daya saing ekonomi diperbaiki. Pengusaha masih sering mengeluh perizinan berbelit, ketidakpastian peraturan, ketersediaan infrastruktur, dan pembebasan lahan," katanya.

Ma'ruf berharap upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dapat didukung penuh oleh Kadin Indonesia.

"Kadin diharapkan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam gerakan pemulihan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," harap Wapres.

Ia menilai transformasi ekonomi adalah lambang modernisasi ekonomi. Negara maju menggapai kesejahteraan karena mengembangkan ekonomi yang punya nilai tambah, tidak hanya memproduksi bahan baku.

"Kata kuncinya adalah keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, dan inovasi. Karena tanpa inovasi, ekonomi juga akan mati," tambah Wapres.

Wapres juga mengungkapkan bahwa, jumlah pelaku usaha di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 lebih dari 64 juta, dengan rincian usaha mikro sebanyak 98,6%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, dan usaha besar hanya 0,01%. Maknanya, dibutuhkan langkah-langkah serius untuk memperbesar jumlah pelaku usaha menengah dan besar. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan komitmen Kadin dalam mendukung pemerintah untuk memajukan UMKM daerah melalui beragam program pendampingan dan pemberdayaan.

"Kami akan mengajak seluruh Kadin provinsi untuk bersama-sama membantu usaha di daerah agar lebih efisien. Ini akan menjadi masukan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan yang ada," jelas Arsjad.