JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi D DPRD DKI Jakarta, mencoret anggaran sumur respan di tahun 2022 karena dinilai tidak efektif dalam mengendalikan banjir di Ibu Kota.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pun berpendapat bahwa sumur resapan itu bukan program satu-satunya dalam mengatasi banjir.
Sehingga, masih banyak program-program pengendalian banjir alternatif seperti program pengerukan, pembuatan waduk, situ, embung, pengadaan pompa mobile, pompa statis, polder dan pembangunan tanggul.
"Jadi banyak sekali, dan saya kira Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan teman-teman di DPR kiranya program-progran mana saja yang jadi prioritas dan disepakati bersama," ujarnya di Balaikota, Rabu (1/12/2021) malam.
Lebih lanjut kata Ariza, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu akan diterapkan.
Meski demikian, ia menerangkan bahwa program pembuatan sumur resapan yang sudah berjalan akan dirampungkan hingga akhir tahun 2021.
Tercatat, hingga saat ini sumur resapan yang terpasang sudah mencapai 19.042 titik dan akan terus dibangun sampai 26.932 titik.
Sebelumnya, Program sumur resapan andalan Pemprov DKI untuk mengatasi bencana banjir dipastikan tidak akan berjalan lagi di tahun 2022 mendatang.
Hal ini seiring dicoretnya anggaran drainase vertikal oleh DPRD DKI Jakarta.
Pada pembahasan anggaran 2022 Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada Dewan Parlemen Kebon Sirih. Namun anggaran tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Rabu (24/11/2021) lalu.
"Di nol kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, ketika dihubungi pada Rabu (1/12/2021). (deny)
.jpg)
