PURWAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, belum lama ini.
"Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa, setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas kami, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Ambu Anne.
Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
"SPIP merupakan alat kendali untuk mencapai tujuan bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat," kata Ambu Anne.
Ia juga menegaskan, semangat reformasi birokrasi adalah modal dasar untuk mendorong implementasi SPIP di Kabupaten Purwakarta.
"Pada prinsipnya reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dalam rangka mewujudkan good coorporate governance dan clean government dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari kepala daerah tetapi seluruh kepala OPD beserta jajarannya," ujarnya.
Sementara, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan konsep yang berbeda atau lebih komplek dengan SPIP sebelumnya.
Sehingga menuntut adanya komitmen bersama dalam mewujudkan SPIP di Kabupaten Purwakarta, karena dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi tiga komponen.
"Pertama, penetapan tujuan yang berkaitan erat dengan kualitas perencanaan maka menuntut peran aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas mulai dari RPJMD, Renstra sampai Renja OPD," ujar Ambu Anne.
Kemudian, yang kedua berkaitan dengan struktur. Proses ini menuntut adanya komitmen dari seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Purwakarta.
