SERANG, POSKOTA.CO.ID - Sering mendapat gangguan dari sejumlah pihak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII meminta bantuan Polda Banten.
Luas aset lahan PTPN VIII yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat seluas 113.958,34 hektare.
"Bentuk-bentuk gangguan usaha perkebunan (GUP) seperti pencurian produksi, aksi massa dan lain sebagainya menjadi salah satu tantangan dalam mengelola perusahaan perkebunan negara ini," kata Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat di acara penandatanganan nota kesepahaman di Mapolda Banten.
Yudayat mengatakan, kolaborasi dan sinergitas pemangku kepentingan khususnya aparat penegak hukum (APH) amat penting untuk pengamanan aset perkebunan milik negara yang merupakan obyek vital nasional.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan kepada Polda Banten dan jajaran terhadap keberadaan PTPN VIII.
"Mohon dukungan kepada Bapak Kapolda Banten beserta seluruh jajaran terhadap keberadaan PTPN VIII," ujar Yudayat.
Yudayat menjelaskan, PTPN VIII merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PTPN III (Persero) Holding perkebunan nusantara yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
PTPN VIII memiliki 34 unit kebun dan dua unit usaha yang bergerak dibidang agrowisata dan industri hilir teh.
"Komoditi yang dikelola berupa teh, karet dan kelapa sawit. Terdapat tiga kebun sawit dan satu PKS PTPN VIII di daerah Provinsi Banten yaitu Kebun Kertajaya, Bojongdatar, Cisalak Baru," ungkap Yudayat.
Yudayat mengatakan, sebagai agent of development PTPN VIII sebagai bagian dari BUMN berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah.
"Selain penghasil devisa negara, PTPN VIII juga aktif dalam pembayaran pajak, program tanggungjawab sosial dan lingkungan," kata Yudayat.
.jpg)
.jpg)
