JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, menyayangkan rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang ingin membentuk Cyber Army demi melindungi Gubernur Anies Baswedan dalam meluruskan kabar hoaks.
Pengawas kebijakan pemerintah daerah itu menilai, rencana MUI DKI Jakarta tersebut sangat kental dengan muatan politik.
“MUI DKI cari panggung dan kental muatan politik karena seakan-akan mereka tim sukses Anies untuk (pemilu) 2024,” ujar Bendahara Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Sutikno pada Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, MUI DKI memiliki tujuan utama yaitu meluruskan kabar hoaks yang menyerang Anies. Sementara jabatan Gubernur maupun Wakil Gubernur merupakan jabatan politik yang didapat dari ajang Pilkada.
Sutikno mengatakan, idealnya MUI membela para ulama dan lembaganya sendiri bila diserang kabar hoaks.
Dia lalu mengingatkan MUI, bahwa Anies telah memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat meluruskan kabar hoaks tentang pemerintahan yang dipimpinnya.
“Di pemerintahan itu kan ada Diskominfotik biar mereka yang melaksanakan tugasnya. Jangan sampai, dikasih anggaran hibah itu seakan-akan dibikin tim siber,” kata Sutikno yang juga jadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan itu, Sutikno menduga pembentukan tim siber karena adanya keterkaitan dana hibah yang diterima MUI DKI Jakarta. Adapun dana hibah untuk MUI DKI Jakarta pada tahun 2022 naik dibanding 2021, dari Rp 7,9 miliar menjadi Rp 10,6 miliar.
“Kalau soal hibah saya nggak paham tahun lalu dapat berapa dan sekarang dapat berapa. Tapi kalau sekarang melonjak besar ya mungkin ada keterkaitan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berencana membentuk tim siber. Tim ini nantinya bertugas untuk melawan buzzer (pendegung) yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Serangan bahkan fitnah terhadap ulama dan Anies Baswedan dianggap sudah keterlaluan.
