Fraksi PDIP Ngotot Interpelasi Formula E: Kepala Daerah Tak Boleh Buat Program Lampaui Masa Jabatan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku tetap akan menggulirkan hak interpelasi Formula E. Langkah itu, untuk memastikan anggaran APBD yang merupakan uang rakyat tidak disalahgunakan. 

"Kami perlu ingatkan tidak boleh seorang kepala daerah membuat program yang melampaui masa jabatan," ujar Gembong kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, bahwa gelaran Formula E tidak hanya dilakukan di Tahun 2022, namun juga akan berkelanjutan. Dan disaat tahun kelanjutannya itu, maka masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pun berakhir. 

"Sedangkan kontrak penyelenggaraan Formula E  yang disepakati Pemprov DKI dengan FEO hingga 2024. Dan ini dengan APBD yang digelontorkan untuk Formula E," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI hingga kini juga memberikan kajian ulang soal kelayakan penyelenggaraan Formula E yang diminta DPRD. 

Kajian ulang kelayakan ini sebelumnya juga menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI.

Belum lagi situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.

"Kami cuma bicara masalah aturan di DKI. Tugas kami meluruskan bahwa ada situasi pandemi. Tahun depan juga kita enggak tahu kondisi kayak apa," tuturnya.

Dibandingkan menggelar Formula E, Gembong meminta Anies fokus dalam pemulihan beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Mengingat, Tahun 2022 sifatnya harus menjadi pemulihan.

Untuk itu, Gembong menegaskan pentingnya Interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Ia pun meminta siapa pun membuat kesimpulan dengan memberikan pernyataan seolah Interpelasi tidak relevan kembali.