JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastyo Edi Marsudi memangkas alokasi belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp2 triliun dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2022
Alokasi yang awalnya diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp2,2 triliun, kini berubah menjadi Rp200 miliar.
Dikatakan Pras, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali.
“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar saja,” terangnya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) di kantornya pada Senin (8/11/2021) malam.
Menurutnya, sisa duit sekitar Rp2 triliun dari alokasi BTT yang dijukan dapat dialihkan untuk program pertumbuhan ekonomi pasca pagebluk Covid-19.
Misalnya pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada di bawah naungan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di DKI Jakarta.
Sementara untuk Komisi A bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta mengawasi pagu anggaran Rp12,9 triliun.
Dalam mendukung pemulihan ekonomi, Komisi A telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD tahun 2022.
“Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di Sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Kemudian, SKPD dari mitra kerja Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta memiliki plafon anggaran Rp 9,2 triliun.
Salah satu program yang direkomendasikan, yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, sehingga diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.