Pasca-instruksi Presiden Joko Widodo, tarif tes PCR tidak boleh lebih dari Rp300 ribu. Arif mencontohkan harga di jumlah negara, Malaysia: RM 150 atau setara dengan 513.218 IDR, Singapura: 125 SGD-160 SGD atau setara dengan 1.318.000 IDR-1.687.000 IDR, Filipina: 2.460 PHP-3.360 PHP atau setara dengan Rp689.000-Rp945.000, Vietnam: 734.000 VND atau setara dengan 455.000 IDR, Thailand: 4.000 TBH atau setara dengan 1.700.000 IDR.
“Saya mengutuk siapapun yang mengusung isu ini, karena ini secara langsung merusak kredibilitas pemerintah dalam menangani pandemi,” ujar staf khusus Wapres ini.
Kunci dari keberhasilan penekanan korban di pandemi gelombang 1 dan 2 adalah adanya kepercayaan masyarakat dan gotong royong antara pemerintah dan sesama masyarakat. Sehingga kerja penanganan termasuk vaksinasi, bisa berjalan masif.
Dia meyakini kalau isu itu terkait dengan ilusi reshuffle sebab, salah satunya langsung menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi ini.
Diberitakan, nama perusahaan Luhut Panjaitan dan Erick Thohir turut menerima keuntungan dari swab PCR.
Dia menegaskan, hal tersebut tidak benar. Karena kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing.
Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri. Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking.
“Lagian, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” tandasnya.
Tonton juga video “Jenazah Vanessa Angel dan Suaminya Tiba di RS Bhayangkara”. (youtube/poskota tv)
Arif menegaskan pihaknya kini tengah mengerahkan upaya untuk mentracing isu ini. Sebab, jika akibat isu ini, masyarakat menjadi antipati pada pemerintah yang berujung ledakan kasus Covid-19 gelombang ketiga. Maka, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
“Saat ini tim investigasi sudah kami bentuk dan operasionalkan. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan buka siapa hantu blau di belakang isu ilusi reshuffle ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, pihaknya tidak antipati dengan reshuffle, sepenuhnya itu merupakan hak presiden.
Tetapi, kata dia, jangan mengorbankan jiwa rakyat untuk mengejar ambisi politik. Kenapa tidak menggunakan parameter kinerja menteri untuk mengukur reshuffle.
