JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan Rapor Merah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertepatan dengan 4 tahun kepemimpinannya.
Salah satu dari sejumlah sorotan LBH ialah penyediaan hunian layak untuk warga Ibukota.
Menanggapi laporan itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintah Sekda, Sigit Wijatmoko mengatakan, perlu ada yang diluruskan. Karena menurutnya, skema DP Nol ini hanya salah satu bagian dari solusi besar isu hunian Jakarta.
Sigit menjelaskan, penyediaan hunian layak bisa dilakukan dengan berbagai skema. ‘Tinggal’ tidak selalu bermakna memiliki rumah, tapi lebih kepada aksesibilitas (baik beli maupun sewa) dan kelayakan/ livability hunian.
“Skema DP Nol hadir untuk meningkatkan aksesibilitas warga terhadap hunian,” ungkapnya sebagaimana disiarkan melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) DKI Jakarta, Sabtu (23/10/2021).
Sigit menjelaskan, berdasarkan survei properti dari Rumah.com, Consumer Sentiment Study H1 2021, sejak 2017 hingga 2021, hingga 42% menyatakan bahwa ketidakmampuan membayar uang muka menjadi hambatan untuk mengambil KPR.
Melalui hasil survei tersebut, sambung, Pemprov DKI pun tetap berupaya memenuhi kebutuhan 250.000 unit hunian di Jakarta melalui; Penyediaan 18.906 unit Rusunawa, Rusunami terjangkau, dimana 1.500 di antaranya menggunakan skema DP Nol.
“Kemudian, hunian warga kampung Jakarta yang ditingkatkan kualitasnya, bahkan 112 IMB telah dikeluarkan. Dan mendorong adanya hunian terjangkau oleh swasta, agar swasta dapat menyediakan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Sigit menegaskan, tidak akan bertindak semena-mena terhadap aspek keamanan bermukim bagi masyarakat. Namun, diingatkannya bahwa selalu ada aturan yang harus ditaati bersama sebagai aturan main dalam kehidupan bernegara.
Upaya penertiban dalam berbagai bentuknya tentu untuk tujuan dan manfaat warga Jakarta secara umum.
“Dalam kasus-kasus tersebut, Pemprov DKI juga turut memberikan solusi. Misalnya, Kampung Aquarium, Kampung Kunir, Kampung Bukit Duri, Pemprov DKI hadir dengan upaya jalan tengah sehingga bisa memberikan manfaat bagi warga,” ungkapnya. (deny)
.jpg)
.jpeg)
