DALAM empat hari terakhir ini, DKI Jakarta berturut – turut menduduki peringkat pertama sebagai provinsi penyumbang terbesar penambahan kasus positif.
Pada Senin (18/10/2021, dari penambahan 626 kasus positif secara nasional, DKI sebagai penyumabnng terbesar dengan 107 kasus. Hari sebelumnya, Minggu (17/10), dari total nasional 747 kasus positif, terbanyak terdapat di Jakarta dengan 131 kasus. Sabtu,16/10/2021), Jakarta mencatatkan kasus baru 154 dari 997 kasus positif yang terjadi di Indonesia.
Begitu juga pada Jumat ( 15/10/2021), dari penambahan 915 kasus secara nasional, Jakarta menyumbang 124 kasus.
Merunut ke belakang, selama masa perpanjangan PPKM periode sekarang ini ( 8-18 Oktober 2021), tercatat 7 kali (hari) DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar penambahan kasus baru Covid-19.
Tiga hari lainnya masing - masing pada 13 Oktober 2021 dengan 278 kasus baru dari total nasional 1.233. Minggu (10/10/2021) dengan 140 kasus baru dari total 894 dan Jumat (8/10/2021) dengan 150 kasus baru dari total 1.384.
Data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan hampir semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia berstatus zona kuning. Totalnya sebesar 98,44 persen dari seluruh wilayah negeri, termasuk DKI Jakarta.
Hanya 3 kabupaten/kota atau 0,58 persen yang berisiko sedang (orange). Bahkan, terdapat 5 daerah kabupaten/kota atau 0,97 persen sudah masuk zona hijau seperti di Papua dan Maluku. Ini data yang tersaji 18 Oktober 2021.
Merujuk kepada data tersebut, penyebaran Covid di DKI Jakarta tak ubahnya dengan wilayah lain, zona kuning dengan risiko penyebaran rendah.
Tingginya angka penambahan kasus baru di Jakarta belakangan ini dibandingkan dengan provinsi lain, menjadi prioritas untuk segera diturunkan. Setidaknya keluar dari 5 besar provinsi penyumbang kasus positif terbanyak, apalagi jauh dari 10 besar.
Kami meyakini berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka penularan dengan terus menggerakkan testing dan melacak kontak erat (tracing) serta treatment terhadap pasien Covid.
Melibatkan semua unsur terkait, juga kolaborasi Tiga Pilar, yakni Pemprov, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menjadi pola kebijakan di Jakarta. Telah teruji, kolaborasi menyelesaikan persoalan lebih cepat sebagaimana
