Pimpin Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari Langsung Petakan Solusi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Senin (18/10/2021). 

Tim ini ditugaskan pemerintah untuk melakukan akselerasi  dan investigasi atas sanksi yang diberikan WADA terhadap LADI.

Okto, sapaan Raja Sapta, berjanji akan berusaha optimal membantu LADI terbebas dari sanksi WADA. Awal Oktober, WADA menyatakan LADI menjadi salah satu dari tiga badan anti-doping negara (NADO) yang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan Kode Anti-Doping yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak Indonesia di kancah internasional.

“Banned WADA terhadap LADI selama satu tahun. Kami akan berusaha agar LADI bisa segera terbebas sanksi," kata Okto, dalam keterangan resmi NOC Indonesia.

"Segala usaha akan kami tempuh, tetapi perlu diingat sanksi ini diberikan WADA kepada LADI, sehingga harus LADI sendiri yang menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan," tambahnya.

Usai ditunjuk, Okto langsung memetakan solusi yang dapat ditempuh.

Ia menargetkan Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA dapat menghimpun semua data dan permasalahan LADI dalam satu bulan ke depan, sembari mulai melakukan pendekatan-pendekatan eksternal ke Komite Olimpiade Internasional (IOC) hingga membantu memfasilitasi  komunikasi LADI dengan WADA.

Rencananya setelah menghadiri General Assembly Association of National Olympic Committees (ANOC) di Crete, Yunani, 24-25 Oktober, Okto bakal langsung bertolak ke markas besar Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Laussane, Swiss untuk melakukan koordinasi secara langsung.

“Ada beberapa event olahraga yang diikuti Indonesia dan juga digelar di Indonesia pada akhir tahun ini. Kami ingin memastikan agar kegiatan tersebut bisa terselenggara,” ujar Okto.

Sementara itu, Menpora Zainudin berharap tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA bisa membantu mencari solusi demi pemulihan hak-hak Indonesia.