Menko PMK: Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Berbasis Data Cepat dan Akurat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perluasan digitalisasi pelayanan kesehatan pada akhirnya harus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat menjadi narasumber Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2021, Kamis (14/10/2021).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024 minimal 98% penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN.

Sementara data per-30 September 2021, cakupan kepesertaan program JKN sebanyak 226.301.696 atau 83,82% dari keseluruhan jumlah penduduk.

"Tentu saja ini harus terus ditingkatkan dan dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Namun satu hal yang harus kita perhatikan betul bahwa bagaimana pun bagusnya sistem yang kita bangun termasuk digitalisasi, maka kita akhirnya berpulang pada satu hal yaitu kondisi data," ujarnya .

Pada pertemuan rutin tahunan BPJS Kesehatan itu, Muhadjir menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan data dalam menjalankan program JKN terutama meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Apalagi, Indonesia sudah mengadopsi pemanfaatan big data dan big data analytics selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal itu sudah merupakan pertanda baik untuk ke depan bisa melakukan beragam pengembangan termasuk penggunaan internet of things, artificial inteligent, dan otomatisasi pelayanan.

Tak dipungkiri, cepat atau lambat penerapan teknologi informasi atau digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan.

“Semua itu sebetulnya kuncinya ada pada kondisi data. Keaktifan data dan keakuratan data. Kalau datanya yang masuk memang bagus maka produk-produk yang berbasis pada data termasuk big data juga akan memberikan informasi yang valid, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Menko PMK.