Wapres Ma'ruf: Anggaran Bukan Isu Utama dalam Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Rabu 13 Okt 2021, 23:52 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Ambon. (foto: setwapres)

Wapres KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Ambon. (foto: setwapres)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan anggaran jangan menjadi alasan dalam percepatan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Sebab anggaran pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp500 triliun," terang Wapres.

Itu disampaikan Wapres dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021).

Seperti diketahui, ada lima kabupaten di Provinsi Maluku yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kelima kabupaten, Maluku Tengah, Bupati Maluku Barat Daya,  Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur. Rapat tersebut juga dihadiri para bupati.

Wapres menandaskan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai Rp500:trillun, belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.

"Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran," terang Wapres.

Kunjungan kerja Wapres tersebut merupakan rangkaian 7 provinsi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Wapres juga mengatakan bahwa tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tahun 2021 tersebut.

Dalam kunjungan kerja ke Ambon, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad  Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. (johara)

Berita Terkait

News Update