BANDUNG, POSKOTAJABAR.CO.ID - Mantan perwira tinggi Polri, Irjen Pol (Purn) Dr Drs H Anton Charliyan turut menanggapi berita 59 warga Kelurahan Sukamanteri Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang telah berbaiat kepada Negara Islam Indonesia (NII).
"Dari 2 tahun yang lalu sudah pernah kita infokan itu, ke para pihak, baik Polri maupun TNI," katanya, lewat rilis yang diterima redaksi, Kamis 7 Oktober 2021.
Abah Haji Anton, panggilan untuk Irjen Pol (Purn) Dr Drs H Anton Charliyan menerangkan, imbauan tersebut disampaikannya bersama Wahid Foundation.
Sebab, gerakan mereka sangat masif dan terstruktur.
"Sementara kami pantau, dari pihak pemerintah terkait, sepertinya terkesan adem ayem, slow respon. Hanya diantisipasi dengan pola-pola rutinitas biasa-biasa saja," tambahnya.
Agar kasus tidak terulang, tegas Abah Haji Anton, sudah selayaknya pemerintah dan aparat bertindak lebih progresif, punya pola-pola teknis dan taktis yang lebih khusus dalam mengantisipasi masalah. Baik dari sisi preemtif, preventif maupun represif.
Semua pihak, terang Abah Haji Anton, harus selalu bersinergi, atau bergerak sesuai dengan job discription masing-masing.
Kalau lengah, bisa jadi bom waktu yang sangat berbahaya.
"Hari ini, mungkin cuma 59 orang. Kalau tidak salah hampir satu kepunduhan. Besok bisa satu desa, dua desa. Lama-lama bisa satu kecamatan dipengaruhi dan didominasi oleh kelompok mereka yang berafiliansi kepada NII," ungkapnya.
Terlebih, tambah Abah Haji Anton, Priangan punya sejarah khusus, menjadi daerah tempat lahirnya NII Karyosuwiryo.
Yang mungkin, hingga saat ini masih kuat sekali pengaruhnya.
Sehingga, tidak tertutup kemungkinan, dikemudian hari, terang Abah Haji Anton, aliran yang bertentangan dengan Pancasila itu mendeklarasikan diri ingin membentuk otonomi sendiri.
Bahkan tidak menutup kemungkinan ingin membebaskan diri dari NKRI dan membentuk NII.
"Dalam skala didukung massa yang besar, dan terkonsentrasi dalam satu teriority. Nanti, kita semua baru terbelalak, dan saling tuding satu sama lain," ungkapnya.
Sementara, kata Abah Haji Anton, pengalaman di Poso yang hanya ratusan orang saja dalam satu wilayah kecil, yang sporadis, bisa begitu merepotkan. Butuh waktu bertahun-tahun, untuk menyelesaikannya. Begitu juga sparatis Papua.
"Apalagi jika satu wilayah teritori baik desa apalagi satu kecamatan, dampaknya bisa lebih dari Moro. Yang sudah dialami pemerintah Philipina," terangnya.
Yang mengkhawatirkannya lagi, bila pihak asing ikut campur, tidak menutup kemungkinan juga, bisa lepas dari NKRI, sebagaimana yang terjadi dengan Timor Timur yang sekarang berubah nama menjadi Timor Leste.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perang ideologi jauh lebih berbahaya dari hanya sekadar perang fiisik. Maka upaya pemerintah pun untuk saat ini sebaiknya dikhususkan untuk membentuk tim khusus yang mampu meluruskan kembali ideologi-ideologi mereka yang sudah terlanjur terpapar, baik secara terbuka maupun secara tertutup," pungkasnya. (aris)
