Pemerataan Mudah Diucapkan, Tetapi Sulit Terealisasikan

Oleh Joko Lestari, Wartawan Poskota 

PEMERATAAN adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya susah terealisasikan – sulit diwujudkan karena berbagai hal yang terkait dengan persoalan teknis maupun non teknis.

Itulah sebabnya, pemerataan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan mendatangkan problema. Sebut saja, pemerataan pembangunan, pemerataan hasil – hasil pembangunan. Pemerataan pendapatan, pemerataan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Pemerataan bantuan sosial dan jaminan sosial untuk memperkuat ketahanan sosial. Dan, masih banyak lagi pemerataan – pemerataan yang lain yang masih harus terus diupayakan sehingga tidak memperbesar ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Bahkan, tak sedikit kasus korupsi terungkap karena kurangnya pemerataan pembagian pendapatan sampingan, tidak meratanya komisi, fee, dan kompensasi. Itu karena sikap serakah dan aji mumpung kadang melalaikan unsur pemerataan dalam berkolusi. Padahal, sejak awal telah berkomitmen bahwa pemerataan menjadi hal yang utama agar terjaga soliditas. Ini sisi lain dari kurangnya pemerataan bagi-bagi. 

Secara umum dengan pemerataan yang dibangun secara transparan akan mendatangkan kesejahteraan.

Begitu pun di era pandemi sekarang ini,pemerataan menjadi urgen, lebih-lebih subsidi kepada masyarakat yang memang membutuhkan sebagai jaring pengaman sosial.

Pemulihan ekonomi mulai dapat dirasakan, menyusul kebijakan pelonggaran di tengah masih adanya pembatasan, PPKM level.

Tetapi pemulihan ekonomi pada tahapan sekarang ini, lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Porsi untuk kelas menengah ke bawah masih kecil, sebagaimana diungkapkan sejumlah ekonom.

Kelompok menengah bawah akan lebih merasakan manfaatnya secara langsung setelah kesempatan untuk bekerja semakin meluas, lebih terbuka dan lebih mudah.

Kelompok ini akan menikmati pemulihan ekonomi setelah adanya peningkatan pendapatan. Itulah sebabnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kurang mampu, termasuk pekerja sektor informal, pekerja serabutan, masih sangat membutuhan subsidi hingga ekonomi benar-benar pulih secara menyeluruh.