Ia lantas membahas kepemimpinan BUMN yang berakhlak. Karena itu, tambahnya, bagian dari itu juga kepemimpinan di BUMN yang harus berakhlak.
Karena kalau tidak ada tanggungjawabnya, tidak akan kemana-mana. Percuma melakukan transformasi ini dan itu, tapi manusianya tidak punya akhlak, tidak akan jalan juga.
"Akhirnya nanti begitu direksinya baru ganti, menterinya ganti, akan kembali lagi seperti itu," katanya.
Untuk diketahui, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu yang lalu, Erick menyebutkan beban utang sebesar Rp43 triliun yang dicatatkan PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung yang berlangsung sejak lama.
Aksi korupsi tersebut harus diungkap dan orang yang bertanggungjawab terhadap hal itu harus dituntut.
Karena tingginya beban utang itu, saat ini PTPN harus melakukan restrukturisasi utang dengan nilai tertinggi yang pernah dilakukan oleh BUMN. Utang ini berupa pinjaman PTPN secara konsolidasi kepada bank dalam negeri dan asing.
Saat ini PTPN sudah menjadi holding grup perusahaan perkebunan BUMN yang dipimpin oleh PT PTPN III (Persero). Pada April 2021 lalu perusahaan ini telah menyelesaikan restrukturisasi atas utang banknya senilai kurang lebih Rp 45,3 triliun.
Padahal pada tahun 1998 lalu, PTPN masih membukukan keuntungan hingga Rp4,4 triliun. Namun, saat ini perusahaan malah memiliki beban utang yang tinggi. (*)
.jpg)
