Wapres KH Ma'ruf Amin Mulai Safari Kunjungi Wilayah Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Selasa 28 Sep 2021, 16:42 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin saat hadiri secara virtual pada Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. (Setwapres)

Wapres KH Ma'ruf Amin saat hadiri secara virtual pada Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia. (Setwapres)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin akan melakukan safari ke wilayah yang menjadi target pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ini.

Mulai Rabu (29/9/2021), Wapres berkunjung  ke Bandung Jawa Barat untuk melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kemudian pada Kamis (30/9/2021), Wapres berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Oktober 2021, akan disusul kunjungan lagi kelima wilayah provinsi lainnya.

Rencana Wapres tersebut disampaikan saat rapat bersama gubernur dan bupati secara virtual yang membahas agenda pengurangan kemiskinan, bertempat di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Wapres ingin memastikan  bahwa faktor utama agar program perlindungan sosial dan pemberdayaan tersebut efektif, sehingga program tersebut tepat
sasaran dalam menjangkau lokasi kantong-kantong wilayah miskin ekstrem, dan mensasar rumah tangga miskin ekstrem.

"Saya meminta kepada gubernur dan bupati untuk memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk memaksimalkan dukungan dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan pihak non pemerintah," terang Wapres.

Selain itu, KH Ma'ruf Amin juga meminta agar Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten lebih aktif mengkoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Wapres menegaskan pengurangan kemiskinan ekstrem ini atas arahan Presiden Joko Widodo, bahwa tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten.

"Wilayah tersebut telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga," papar Wapres.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, daapn Papua.

Wapres mengatakan persoalan utama pengurangan kemiskinan ekstrem bukan pada anggaran.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  tahun 2021 angggaran sudah cukup besar.

"Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam  mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan.dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” tegas Wapres. (johara)


 

Berita Terkait

News Update