Gugatan AD/ART Partai Demokrat Sebuah Keniscayaan atau Langkah Maju untuk Menang

Oleh: C. Suhadi SH MH.

PRAHARA Partai Demokrat yang digawangi AHY hasil Kongres, di JCC Senayan Jakarta dan Moeldoko, Ketua Umum PD hasil KLB di Deli Serdang Sumut, terus bergerak.

Belum usainya dua gugatan di Pengadilan dan Tata Usaha Negara, sekarang sudah terdengar adanya rencana Kubu KLB yang akan menguji keabsahan dari AD/ ART hasil Kongres tanggal 14 Maret 2020 di JCC Senayan, Jakarta.

Hasil kongres itu menetapkan Agus Harimurti Yudoyono sebagai Umum PD Priode 2020 s/d 2024.

Kata menetapkan atau dalam tulisan ini, mengingat pada waktu itu pemilihan dilakukan dengan jalan aklamasi, bukan dari pemilihan langsung dengan suara terbanyak. 

Langkah berani diambil Yusril untuk membatalkan AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY, yang di hasilkan dari Kongres, tanggal, 14 Maret 2020. 

Mengingat hal ini adalah bentuk pertaruhan nama besar dengan apa yang diperjuangkan.

Sangat tidak lazim sebuah AD/ART produk Kongres dibatalkan, dan pembatalannya dari kubu yang berbeda ditambah kedua kubu masih saling sengketa yang di ranah pengadilan dalam rangka menetapkan sosok Ketua Umum Partai yang sah menurut hukum.       

Namun sebagai seorang praktisi hukum, saya mengapresiasi langkah itu, maka secara yuridis AD/ART karena kalau nanti terobosan ini berhasil ditempuh, PD Kubu AHY menjadi mati suri dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pijakan partai. 

Saya kupas barangkali, kenapa harus langsung kepada Mahakamah Agung, tidak melalui pengadilan baik TUN maupun Peradilan Umum.