Formula E Pakai Dana Swasta, Anggota DPRD DKI Kenneth: Silakan, Tapi Jangan Lupa Tarik Lagi Uang Rakyat Hampir Rp1 T

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dahulu tanggung jawab pengembalian uang rakyat yang sudah disetorkan kepada FEO, setelah itu Pemprov DKI silahkan membahas langkah-langkah dengan pihak swasta.

"Kita berbicara langkah demi langkah, selesaikan dahulu tanggung jawab pengembalian uang rakyat yang digunakan untuk membayar komitmen fee dan bank garansi pagelaran Balapan Mobil Listrik Formula E ini, baru kemudian Pemprov DKI boleh membahas langkah berikutnya, tentang menggunakan uang swasta atau sponsor, jadi harus diingat kembalikan dulu down payment Formula E yang menggunakan uang rakyat DKI Jakarta hampir Rp1 triliun tersebut ke rekening Pemprov DKI Jakarta," beber Kent.

Selain itu, sambung Kent, Gubernur DKI Jakarta Anies harus bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat terkait dengan uang komitmen yang sudah disetorkan kepada FEO Formula E.

"Gubernur Anies harus menjelaskan secara detail serta mempertanggung jawabkan setiap rupiahnya kepada masyarakat DKI Jakarta, jika uang tersebut sudah masuk ke rekening Pemprov DKI Jakarta. Jangan terkesan Gubenur Anies berniat malah membuat masyarakat DKI Jakarta menjadi semakin bingung tentang perihal mau menggunakan uang swasta untuk pelaksanaan Balapan Mobil Listrik Formula E ini, masyarakat DKI Jakarta berhak mendapatkan penjelasan secara detail," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu. 

Kent pun meminta kepada Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia untuk dilibatkan dalam pagelaran balapan mobil listrik Formula E di Jakarta Jika ke depannya berjalan menggunakan anggaran swasta atau sponsor, karena event tersebut merupakan event besar yang ada melibatkan peran pejabat negara di sana.

Lima Tahun

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pelunasan biaya commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta akan melibatkan pihak swasta. Pembayaran senilai Rp 2,3 triliun untuk lima tahun penyelenggaraan itu tidak hanya dibebankan ke anggaran pendapatan belanja daerah saja. 

"Nanti tidak hanya dibebankan oleh APBD, bahkan nanti dibebankan oleh Swasta," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Riza mengatakan, pelunasan commitment fee tidak harus dilakukan di sisa tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dia mengatakan, pelunasan commitment fee bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya di saat Formula E akan diselenggarakan.

Tonton juga video 'Komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan Kemunculan Tugu Sepatu Berukuran Besar di Sudirman'. (youtube/poskota tv)

Sebagai informasi, dalam surat laporan penyelenggaraan Formula E yang diberikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebutkan kewajiban Pemprov DKI untuk membayar Rp2,3 triliun biaya commitment fee selama lima tahun rencana penyelenggaraan Formula E. 

Dispora menyebut, Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan anggaran pembayaran Commitment Fee lima tahun berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama Formula E Operation (FEO).

Dalam surat tersebut juga dijelaskan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani antara Pemprov DKI dengan FEO, Pemprov DKI Jakarta wajib membayar Commitment Fee dengan rincian: Sesi 2019/2020 sebesar 20 juta poundsterling, sesi 2020/2021 sebesar 22 juta poundsterling, sesi 2021/2022 sebesar 24,2 juta poundsterling, sesi 2022/2023 sebesar 26,62 juta poundsterling dan sesi 2023/2024 sebesar 29,282 juta poundsterling. (*/ys)