LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Sempat ditentang oleh berbagai pihak termasuk mahasiswa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari beberapa anggota DPRD Lebak dan juga Pemerintah Kabupaten Lebak, masih tetap melanjutkan pembahasan mengenai perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021.
Pembahasannya dilakukan di sebuah Hotel Bintang 4 yakni Hotel Ciputra yang berada di Jakarta.
Pembahasannya dilakukan selama 3 hari yakni sejak Jum'at (10/9/2021) hingga Minggu (12/9/2021) ini.
Sekertaris Daerah (Sekda) Lebak Budi Santoso mengatakan, pihaknya sendiri dalam hal ini merupakan penerima undangan yang mana pemilik acaranya sendiri yakni dari pihak legislatif.
"Sesuai undangan dari dewan kita hadir terbatas hanya sekda, asda 1 dan 3, Kepala BKAD, Kepala Bapelitbangda dan Kepala Bapenda," kata Sekda saat dihubungi, Minggu (12/9/2021).
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS ini sendiri merupakan suatu pembahasan yang sangat penting untuk dilakukan, karena menyangkut tentang pelayanan publik kepada masyarakat.
"Substansi rapatnya sangat penting untuk masyarakat kabupaten lebak menyangkut APBD untuk kegiatan pelayanan masyarakat, banyak kebutuhan belanja yang harus disiapkan di APBD perubahan," katanya.
"Kebutuhan belanja itu sendiri berupa kekurangan iuran BPJS PBI untuk masyarakat miskin, gaji pegawai honorer, kekurangan bayar telepon, air, listrik dan internet," tambahnya.
Ketika disinggung mengapa rapat pembahasan perubahan KUA-PPAS itu dilakukan di Jakarta, mantan Kepala BKAD Lebak ini mengaku hanya mengikuti apa yang dicantumkan dalam undangan.
"Kalau kita melihat substansi rapatnya penting untuk masyarakat kabupaten lebak menyangkut APBD untuk kegiatan pelayanan masyarakat, adapun masalah tempat rapat sepenuhnya kewenangan yang mengundang (Tim TAPD,-red)," pungkasnya. (kontributor banten/yusuf permana)
