Alasan PAN Gabung Koalisi Pemerintahan Jokowi Akhirnya Terungkap, Zulkifli Hasan Ngaku Ngikut Prabowo-Sandi?

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan memberikan penjelasan rinci terkat alasan mengapa pihaknya kini memutuskan untuk bergabung dengan koalisi paemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Langkah yang dibuat oleh PAN memang banyak menuai pertanyaan besar dari publik, pasalnya sejak lama partai tersebut memilih untuk selalu berseberangan dengan Jokowi.

Menurut Zulkifli Hasan, pihaknya sudah dua kali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), yakni 2014 dan 2019 selalu berseberangan dengan Jokowi. Namun, di dua kesempatan itu mereka selalu kalah dari kubu oposisi.

Hal tersebut diucapkan oleh Zulfikli Hasan dalam video di kanal YouTube Karni Ilyas Club berjudul ‘KENAPA PAN AKHIRNYA MASUK KOALISI JOKOWI!? DIJANJIKAN KURSI MENTERI!? - KARNI ILYAS CLUB’ yang diunggah pada Jumat (10/9/2021).

“PAN ini kan sudah dua kali berseberangan dekan Pak Jokowi, periode pertama kan Prabowo-Hatta, kita kalah Bang Karni. Kedua kita mendukung Prabowo lagi, kita kalah juga gitu,” kata Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019 itu.

“Nah kemudian Capres kita, Wapres kita bergabung ke Pak Jokowi yang notabene kita tidak mendukung pada waktu Pilpres. Nah oleh karena itu di PAN terjadi diskusi yang panjang sampai kita adakan Kongres,” sambungnya.

Setelah itu Zulkifli Hasan mulai melihat situasi serta kondisi keadaan berbangsa di Indonesia saat ini sudah social distrust akibat adanya dua kali Pilpres.

Akibatnya sudah banyak perpecahan yang terjadi bahkan sampai ke tingkat desa atau kampung-kampung yang ada di Indonesia.

“Saya kira bukan itu yang kita inginkan, polusi politik kita berbangsa dan bernegara negatif, padahal banyak hal dan pekerjaan rumah (pr) yang mesti kita diskusikan, kita bahas termasuk soal keadilan, kesenjangan, demokrasi kita yang sudah 23 tahun. Banyak yang sebetulnya harus kita diskusikan,” ucapnya melanjutkan.

Akan tetapi Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia periode 2009-2014 itu merasa sudah banyak narasi-narasi penuh kebencian yang muncul di publik.