Satpol PP Jakbar Tunda Vaksinasi Kepada 5000 PMKS, Kasatpol PP Jakbar: Masih Dalam Pendataan 

JAKARTA,  POSKOTA.CO.ID - Vaksinasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Barat diundur. Sebelumnya, vaksinasi untuk PMKS dijadwalkan mulai pada hari ini, Rabu (1/9/2021).

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan, diundurnya pelaksanaan vaksinasi itu lantaran pihaknya masih mendata para PMKS. 

"Kita lagi mendata, setelah kita cek di lapangan itu banyak yang engga punya data sama sekali sehingga kita harus data dulu dia," ujarnya dikomf

Dikatakan Tamo, untuk sementara ini, baru 500 PMKS di Jakarta Barat yang sudah dilakukan pendataan. Sementara itu masih ada 3.500 PMKS lagi yang harus di data.

"Kita masih sesuaikan dengan data Dukcapil," tuturnya.

Tamo memastikan pendataan yang dilakukan pihaknya akan selesai dalam waktu satu bulan. Ia berharap, pada akhir September atau awal Oktober 2021 nanti, pelaksanaan vaksinasi bagi PMKS dapat dimulai.

"Mungkin awal oktober atau akhir september baru bisa jalan itu," tegasnya.

Nantinya, Pemkot Jakarta Barat akan melakukan pelayanan vaksinasi dengan sistem jemput bola ke wilayah-wilayah yang ditinggali oleh para PMKS.

"Iya nanti kita jemput ada sembako juga nanti," pungkasnya. 

Sebelumnya, Satpol PP Jakarta Barat berencana akan menggelar vaksinasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta Barat. Target, 5000 PMKS di Jakarta Barat akan dilajukan vaksinasi.

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Untuk itu pihaknya menjangkau kalangan bawa agar segera divaksin.

"Tujuan kita supaya masyarakat sehat tentu perlu divaksinasi. Biar mereka lebih sehat dan kuat, imun bertambah," ujarnya dikonfirmasi Sabtu (21/8/2021).

Rencananya, vaksinasi kepada PMKS di Jakarta Barat itu akan diselenggarakan pada awal minggu September 2021.

Adapun, target vaksinasi yakninsebanyak 5000 PMKS yanh tersebar di delapan Kecamatan di Jakarta Barat.

"Ya masyarakat bawah lah pokoknya kaya pemulung, manusia gerobak, anak jalanan kemudian manusia silver," jelas Tamo.

Dalam penerapannya nanti, lanjut Tamo, para PMKS tersebut nantinya akan didata dari Satpol PP Kelurahan, Satpol PP Kecamatan hingga Satpol PP DKI untuk proses pendataan.

"Lokasinya nanti di kantor Walikota. Pokoknya nanti PMKS kita jemput dan kita antar pulang," tutupnya. (Cr01).