JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemerintah menggencarkan pelaksanaan program vaksinasi bagi para pelajar secara meluas untuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
"Kegiatan vaksinasi bagi para pelajar ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para pelajar dalam persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September ini," terang Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara saat meninjau langsung program vaksinasi Covid-19 di SMAN 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/08/2021).
Dalam peninjauan program vaksinasi ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.
“Kita harapkan ini memberikan perlindungan, memberikan proteksi kepada pelajar dan para santri untuk mempersiapkan rencana pembelajaran tatap muka yang insyaallah akan dimulai nanti awal September, atau minggu depan Pak Gub, ya,” tutur Presiden.
Presiden menjelaskan pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan program vaksinasi bagi para pelajar secara meluas untuk persiapan pembelajaran tatap muka.
"Program ini diutamakan untuk daerah-daerah dengan angka penularan kasus Covid-19 yang tinggi," terang Jokowi seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menambahkan dirinya sudah perintahkan agar kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan santri ini dilakukan secara besar-besaran, masif, terutama di daerah-daerah yang tingkat penyebaran Covid-nya tingkat penularan Covid-nya tinggi.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden berdialog dengan para pelajar, bahwa keinginan mereka untuk segera dilaksanakannya pembelajaran tatap muka di sekolah.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara kembali mengingatkan para pelajar dan santri agar tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan apabila kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan.
"Tapi tentu saja kalau sudah dimulai pembelajaran tatap muka, saya berharap anak-anak tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan,” ucap Kepala Negara.