JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kemendikbud-ristek RI telah melakukan survei terhadap Kepala Sekolah dan Guru melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id.

Survei ini berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika, serta memuat pertanyaan yang tidak relevan sebagai assessment nasional. 

Para guru diharuskan menjawab dengan sangat tidak setuju, tidak setuju, cenderung setuju, dan sangat setuju.

Atas survei itu, kalangan DPR memberikan tanggapan, karena berbagai pertanyaan yang dirasakan mengganjal dan tidak relevan antara lain, laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi daripada perempuan.

"Saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan saya, dalam penerimaan siswa baru, saya lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas dan guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri," kata  Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal, Senin (26/07/2021).

Di organisasi, lanjutnya, perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung (seperti Wakil atau Sekretaris) daripada menjadi Ketua, cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah dan pertanyaan lainnya.

Illiza Sa’aduddin Djamal yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PPP itu sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dalam survei itu kerena bisa melunturkan spirit Bhinneka Tunggal Ika.

"PPP sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dari survei lingkungan belajar untuk Kepala Sekolah dan Guru yang itu dirasakan bisa menjadi pelunturan atas karakter bangsa yang memiliki spirit Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kami meminta agar variabel dan pertanyaan tersebut ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh," ucapnya. 

PPP juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-ristek RI dalam survei lingkungan belajar tidak memberikan pertanyaan atau polling yang bersifat tendensius kepada Kepala Sekolah dan Guru yang menyangkut isu yang sangat sensitif menyangkut SARA. 

"Dan juga Kemendikbud-ristek harus memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ke-Indonesia-an serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada, sehingga menciptakan harmoni dalam proses belajar-mengajar," katanya.