ADVERTISEMENT

Kasus Covid-19 Melonjak, DPR Minta Pemerintah Menunda Penyelenggaraan Sekolah dengan Pertemuan Tatap Muka

Kamis, 24 Juni 2021 11:35 WIB

Share
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. (ist)
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, kian melonjaknya kasus Covid-19  selayaknya pemerintah menunda penyelenggaraan sekolah dengan  pertemuan tatap muka (PTM) dan kembali untuk belajar secara daring. 

"Penambahan kasus harian Covid-19 secara nasional mencapai rata-rata dalam sepekan 12,915 kasus. Padahal seminggu lalu rata-rata dalam sepekan masih 8761 dan angka inipun harusnya sudah jadi warning bagi pemerintah," kata  Mufida, Kamis (24/6/2021).

Politisi PKS ini menyebut, peningkatan kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir mencapai 8,2%. 

"Sayangnya pemerintah terlambat dalam melakukan pengetatan sehingga terlanjur melonjak seperti saat ini. Padahal banyak pakar sudah memprediksikan lonjakan Covid di bulan Juni sampai awal Juli," ucapnya.

Mufida menilai, kebijakan Penebalan PPKM Mikro yang ditetapkan pemerintah kemaren lusa  menegaskan bahwa pada daerah zona merah, sekolah masih harus daring. 

"Saya sendiri berpendapat, bahwa untuk zona oranye dan kuning pun sebaiknya tetap daring, mengingat kriteria untuk zona merah itu sangat sulit dipeniuhi, sementara dengan kriteria yang digunakan untuk zona oranye pun sebetulnya sudah pada level penularan yang membahayakan," ucapnya.

Apalagi virus SARS-Cov2 varian delta yang menjadi openyebab lonjakan Covid-19 saat ini diketahui juga sangat mudah menular pada anak. 

"Padahal anak-anak  sekolah juga termasuk yang potensial lalai dalam menjalankan protokol kesehatan saat asyik bermain dengan teman-temannya," ucapnya. (*)

Kurniasih Mufidayati. (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT