Oleh Tri Broto, Wartawan Poskota
PEDULI sebagian orang menyebutkan corona virus ini tidak ada atau konspirasi bisnis obat atau vaksin. Faktanya, angka kasus positif Covid-19 melonjak tajam setiap hari.
Cobalah sedikit peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sesekali cek bagaimana grafik kasus Covid-19-nya dalam dua pekan terakhir di tingkat kelurahan atau kecamatan tempat tinggal kita.
Lihat pula kesibukan di rumah sakit-rumah sakit sampai di tempat-tempat pemakaman umum yang menyiapkan liang lahat khusus pasien meninggal dunia karena serangan virus itu.
Apalagi, pascalibur Lebaran 2021 kemarin yang dampaknya terasa begitu mengejutkan saat ini. Persoalan Covid-19 ini terus bergulir, menyebar ke mana-mana dan ke siapapun. Bukan saja orang dewasa, belakangan anak-anak dan balita ikut terpapar. Terjadi di banyak daerah.
Keadaan ini membuat pemerintah daerah nyaris lempar handuk. Nyerah karena anggaran terus menipis sementara proses pembangunan daerah harus berjalan dan memerlukan anggaran.
Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X belum lama ini menyatakan anggaran menipis karena semua terfokus untuk penanganan Covid-19.
Yang mengerikan adalah analisi-analisis ekonom yang menyebutkan pemerintah pusat tak akan mampu membayar utang! Sementara anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di banyak daerah sumber terbesarnya masih dari pemerintah pusat.
Dan, masih menurut ekonom, secara teknikal negara ini sudah bangkrut. Ingat! Jika benar analisis ini efeknya akan terasa sampai ke diri kita sendiri.
Di tengah kegaduhan ini, pemerintah masih menimang-nimang apakah perlu diberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) atau cukup dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Karena keputusan ini tentu kembali ke dampak ekonomi dan sosial masyarakat. Plus, dampak psikologinya.
Hanya saja keadaan darurat ini tak sedikit yang mengganggap corona virus ini tidak ada, malah mengganggap enteng. Sikap ini juga ditunjukkan oleh beberapa pejabat di pemerintah pusat dengan sejumlah statement dan perilakunya.
Ada hal cukup menggelikan, yakni ada kebijakan-kebijakan yang terasa tidak adil oleh sebagian masyarakat. Semisal, mal atau pusat perbelanjaan masih buka, acara-acara pejabat yang mengundang kerumunan tak lagi dianggap pelanggaran, sementara masih ada tempat ibadah atau acara keagamaan sampai pernikahan warga diawasi superketat dengan alasan protokol kesehatan. Yang ujung-ujungnya dibubarkan atau dijerat secara hukum.
Padahal mereka kan teladan masyarakat.
Wajar jika masyarakat ikutan tidak acuh dengan keadaan saat ini.
Baru-baru ini kaum elit malah sibuk dengan persiapan Pilpres 2024. Konsentrasi pecah, cenderung sibuk mengkalkulasi kekuatan politik. Tetapi tidak acuh terhadap persoalan kemanusiaan saat ini.
Lantas kita harus bagaimana? Okelah, sementara kita biarkan pemerintah mencari jalan keluar demi kelangsungan hidup bangsa ini. Dari kita, awali saja dengan mengamankan diri kita sendiri, keluarga, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar.
Sederhana, tetap ikuti prokes. Jika tidak, mungkin kita akan mendapat giliran terpapar. (*)