DPD Minta BPKH Transparan Soal Dana Haji Agar Meminimalisir Polemik

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Polemik seputar dana haji bisa diminimalisir untuk itu  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta agar lebih transparan.

Demikian dikatakan  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (12/6/2021).

LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat.

"Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik," ucapnya.

LaNyalla mengatakan, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. 

"Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung," katanya.

Selain itu, investasi menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi. Dengan imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen. 

"Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat," katanya.

Penggunaan Dana Haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas. Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap langkah BPKH harus jelas dan transparan.