JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan visi roadmap (peta jalan) perbankan syariah 2020-2025 adalah mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.
"Terdapat tiga pilar yang harus dilewati untuk mencapai visi tersebut yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan," kata KH Ma'ruf Amin.
Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya saat menghadiri Acara Halal Bi Halal secara virtual dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Jumat (28/05/2021).
Untuk itu, lanjut Wapres, dalam melaksanakan tiga pilar tersebut perlu sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait, sehingga visi Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 benar-benar dapat terwujud.
"Implementasi ketiga pilar dari Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 tentu membutuhkan sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator, Kementerian dan Lembaga, Industri Perbankan Syariah dan berbagai pihak terkait lainnya,” ungkap Wapres.
Pada acara yang bertemakan "Merajut Kebersamaan di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional" ini, Wapres menguraikan tiga pilar tersebut secara rinci.
Pilar pertama yakni penguatan identitas perbankan syariah dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah.
“Penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, saya mengharapkan sejumlah upaya seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilaksanakan,” urai Wapres.
Ia pun berharap OJK selaku regulator dapat berperan dan memfasilitasi percepatan perizinan produk dan layanan hasil inovasi pengembangan produk perbankan syariah.
"Pengembangan produk yang unik dan berdaya saing antara lain dengan penciptaan produk yang memberikan nilai tambah bagi nasabah," imbuhnya.
Wapres menjelaskan pilar kedua yakni sinergi ekosistem ekonomi syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan ekosistem ekonomi syariah lainnya yakni industri halal, keuangan sosial syariah, dan bisnis syariah.
"Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara bank konvensional dan bank syariah agar bank syariah bisa lebih kompetitif,” tambahnya.
Pilar ketiga, lanjut Wapres, adalah penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan. Terkait hal ini, pemerintah berharap OJK dapat merealisasikan sejumlah inisiatif strategis seperti akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, pengembangan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta peningkatan efektivitas pengawasan.
Hadir dalam acara itu, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi, Ketua Dewan Pengawas Asbisindo Mulya E. Siregar, Anggota Dewan Pengawas Asbisindo Iggi H. Achsien, Saifudin Hasan, Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia M. Hidayat, para Direksi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, para Pengurus DPP Asbisindo, dan Dewan Pimpinan Daerah.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (johara)
