Kebocoran Data BPJS Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Segera Tidaklanjuti: Jangan Dibiarkan Tanpa Kejelasan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher  prihatin dengan dugaan terjadinya kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online. Ia meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini  dan tidak membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan. 

"Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut jaminan perlindungan data peserta BPJS yang tidak bisa diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan. Dalam data tersebut pasti terekam identitas seseorang yang seharusnya terlindungi dengan aman. Pihak BPJS Kesehatan harus dapat  mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan. Pemerintah dan pihak berwenang harus segera menindaklanjuti kasus ini dan  jangan membiarkannya  berlarut-larut tanpa kejelasan," katanya, Minggu (23/05/2021). 

Masyarakat digemparkan dengan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk di BPJS Kesehatan. Data  tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk  yang telah meninggal dunia. 

Netty mengkhawatirkan kebocoran data BPJS Kesehatan ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah. 

"Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target. Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri. Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan  menurunkan  kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat makin skeptis terhadap BPJS; sudahlah masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Netty juga berjanji akan mendorong segera dilakukannya investigasi mendalam atas adanya dugaan kebocoran jutaan data peserta BPJS Kesehatan ini. 

"Saya meminta Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan agar memanggil  jajaran Direksi BPJS Kesehatan guna menjelaskan   kronologi dan duduk permasalahannya secara transparan sehingga muncul dugaan kasus jual beli data tersebut," imbuhnya.

"Investigasi mendalam penting dilakukan agar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian memalukan ini. Oknum maupun jaringan yang teribat harus menerima sanksi berat," pungkasnya. (rizal)