Ditjen Dikti Tegaskan Startup Digital Bukan Mata Kuliah Wajib Kurikulum

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) pada tahun 2022 adalah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Agama dan Pancasila.

Dengan demikian, start up Digital bukan MKWK. Jika otoritas perguruan tinggi ingin menyempurnakan kurikulum yang relevan dengan era digital, dengan menambahkan mata kuliah start up digital menjadi mata kuliah tambahan atau pilihan, maka dapat diputuskan secara otonom.

Hal ini disampaikan dalam rangka meluruskan kekeliruan yang terjadi. Klarifikasi diperlukan sebagai bentuk upaya dalam meluruskan pemberitaan yang beredar di masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti), Paristiyanti Nurwardani menegaskan bahwa mata kuliah Startup Digital menjadi bagian dari program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM)  khususnya kegiatan kewirausahaan-start up digital yang dapat diambil oleh mahasiswa yang berminat menjalankan program tersebut.

Secara nasional Ditjen Dikti dan Badan Riset SDM Kemenkominfo akan menyediakan modul berstrandar Nasional serta Narasumber Nasional dalam Diklat Start Up Digital. 

"Kami akan dorong hadirnya mata kuliah Startup Digital pada tahun 2022 namun perlu kami luruskan bahwa sifatnya opsional seperti program kewirausahaan yang selalu jadi opsi sebagai bagian dari Kampus Merdeka,"  ujar Paristiyanti, Selasa (18/5/2021).

Mata kuliah Startup Digital juga merupakan bagian dari kolaborasi antara Ditjen Dikti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Gerakan 1.000 Startup Nasional.

Mata kuliah yang direncanakan hadir pada tahun 2022 ini akan tetap dipersiapkan mulai tahun ini untuk memberikan pelatihan startup kepada dosen yang nantinya akan mengampukan mata kuliah tersebut.

Diharapkan mata kuliah Startup Digital dapat semakin memperkaya pilihan bagi mahasiswa dalam menjalankan program MBKM. Melalui hal ini nantinya mahasiswa dapat semakin mudah mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kompetensinya masing-masing agar dapat bersaing di dunia kerja.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, untuk mempercepat transformasi digital yang utama yang paling penting adalah sumber daya manusia (SDM). Di Indonesia, kata Jokowi, setidaknya butuh 9 juta talenta digital untuk 15 tahun ke depan.