JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Alokasi belanja pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 diyakini masih akan menjadi kunci penyelamatan ekonomi Indonesia sebagaimana pada masa pandemi di 2020.
Pada 2020, realisasi program PEN mencapai 6,09% (Rp579,8 triliun) dari total APBN Rp2.589,9 triliun, sementara pada 2021 rogram PEN dianggarkan Rp627,9 triliun (5,70%) dari total RAPBN sebesar Rp2.750,0 triliun.
“Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB, negara hadir mencegah terjadinya kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi Covid 19 di 2020,” kata Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Mukkhaer Pakkana, di Jakarta, dalam diskusi terbatas dengan sejumlah pengamat di Jakarta, kemarin.
Pada 2021, lanjutnya, APBN dan kebijakan fiskal akan melanjutkan perannya sebagai sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Genjot Daya Beli Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Optimalkan Instrumen APBN
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) Univetsitas Nasional Jakarta bekerja sama dengan Public Trust Institute itu, Mukhaer menjelaskan bahwa pemerintah telah berperan sebagai sentral pemulihan, dan menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif.
Pemerintah telah berhasil menggenjot belanja di kuartal III-2020 sehingga bisa tumbuh 16,9% (QoQ) dan 9,76% (YoY).
Pertumbuhan pengeluaran pemerintah ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata pencapaian belanja pemerintah dalam lima tahun terakhir (2015-2019).
“Ini dampaknya sangat signifikan, kontribusi belanja pemerintah menyumbang 72pp (persentase poin) terhadap total pertumbuhan nasional,” sambung Mukhaer.
Baca juga: Biaya Vaksin Covid-19 untuk Penerima Prioritas Ditanggung APBN
Ia meyakini arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021 melalui APBN yang tetap countercyclical, program vaksinasi yang efektif, dan PEN yang diperkuat.
.jpg)
